Anggota DPR RI Netty Prasetiyani. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Netty Prasetiyani berharap pemerintahan baru untuk serius menjalin kerja sama dengan dunia usaha serta pendidikan tinggi guna menciptakan ekosistem kerja yang mendukung inovasi dan perkembangan industri. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran angka pengangguran terbuka yang mencapai 19,31 juta orang per Februari 2024.

“Angka pengangguran ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan baru dengan menyiapkan langkah antisipasi. Jutaan keluarga di Indonesia akan merasakan dampak yang besar akibat tingginya pengangguran,” ujar Netty melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, Sabtu (19/10/2024).

Menurutnya, isu sekaligus realitas yang kini dihadapi oleh generasi bangsa menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan seluruh pihak untuk tidak berdiam diri dengan segera mengambil langkah konkret demi menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Setiap satu orang yang menganggur tentunya akan membawa dampak turunan berupa problem ekonomi, sosial, atau pendidikan dalam keluarganya. Misalnya, masalah penyediaan makanan bergizi, masalah kesehatan keluarga, hingga memicu timbulnya problem kerukunan rumah tangga,” terangnya.

Ia menilai salah satu isu pengangguran turut disebabkan oleh ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Jika dibiarkan, ia khawatir akan berimplikasi buruk terhadap masa depan negara.

“Kita harus menguatkan program pelatihan keterampilan, terutama di bidang teknologi dan ekonomi kreatif, di sekolah kejuruan. Selain itu, pemerintah harus berani berinvestasi pada sektor tersebut untuk membuka peluang kerja yang lebih luas dan menjawab tantangan masa depan,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

Oleh karena itu, dirinta menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan tinggi untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung inovasi dan perkembangan industri. “Pemerintah perlu mendorong program magang, pelatihan vokasi, dan inkubator bisnis bagi generasi muda, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak-hak pekerja. “DPR RI akan terus mengawasi dan mengadvokasi kebijakan yang pro-rakyat, termasuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor ekonomi,” tutup Legislator Daerah Pemilihan Cirebon-Indramayu itu. (um/aha)